Badan Kesbangpol

PADANG----  Kamis, 30 Juli 2026 Tempat : Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menyampaikan perkembangan situasi konflik di Sumatera Barat, antara lain mengenai aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), konflik sosial, serta kasus ledakan bom rakitan yang dilakukan seorang pelajar di Kota Padang.
Densus 88 dan Satgaswil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku bom rakitan di Kota Padang belum terafiliasi dengan jaringan terorisme. Tindakan tersebut dipicu oleh tekanan psikologis akibat perundungan (bullying) yang berlangsung dalam waktu lama, sehingga memunculkan rasa dendam dan mendorong pelaku merakit bom menggunakan sistem kendali jarak jauh.
Densus 88 menyampaikan bahwa terdapat 14 orang di Sumatera Barat yang sedang dalam pemantauan, terdiri atas 4 pelajar dan 10 orang dewasa. Status penanganannya masih berupa Laporan Informasi (LI), dengan pendekatan rehabilitasi bagi pelajar selama belum menimbulkan korban jiwa.
Disampaikan bahwa ancaman ekstremisme saat ini tidak selalu berasal dari paham ideologi, namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, keluarga, dan tekanan psikologis sehingga diperlukan pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif.
Seluruh Kabupaten/Kota diminta mengoptimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), khususnya melalui upaya pencegahan, deteksi dini, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota menyampaikan berbagai isu strategis yang berkembang di daerah masing-masing, di antaranya:
Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Kelangkaan dan antrean BBM.
Konflik pembebasan lahan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi.
Konflik batas wilayah.
Illegal logging.
Keberadaan Orang Asing.
Permasalahan LGBT.
Konflik rumah ibadah.
Konflik sosial lainnya yang memerlukan deteksi dini.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menegaskan agar seluruh Kesbangpol Kabupaten/Kota terus menyampaikan perkembangan konflik melalui jalur komunikasi resmi sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat.
Disampaikan pula bahwa Kabupaten Pesisir Selatan termasuk daerah yang belum memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pemerintah Provinsi mengharapkan agar pembentukan FKUB dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkembangan ancaman ekstremisme menunjukkan kecenderungan dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, sehingga diperlukan pendekatan pencegahan melalui edukasi, pembinaan karakter, dan penguatan wawasan kebangsaan.
Peran Kesbangpol sebagai unsur deteksi dini sangat strategis dalam menyampaikan informasi kepada Kepala Daerah guna mencegah berkembangnya konflik sosial.
Permasalahan PETI, konflik lahan, kelangkaan BBM, serta isu sosial lainnya berpotensi berkembang menjadi konflik apabila tidak dilakukan langkah antisipasi sejak dini.
Pembentukan FKUB di Kabupaten Pesisir Selatan perlu segera menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan umat beragama.

Saran:
Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Densus 88, Satgaswil, FKDM, serta instansi terkait dalam deteksi dini potensi konflik dan ekstremisme.
Mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya perundungan (bullying), radikalisme, ekstremisme, serta penguatan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar dan masyarakat.
Mengoptimalkan pelaporan perkembangan situasi konflik di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Mempercepat pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesisir Selatan sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.